Detail Berita

---

Karis, Karsu dan Karpeg

11 January 2013

Proses Kartu Pegawai

Dasar Hukum

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Kartu Pegawai.

Yang Berhak Memiliki Kartu Pegawai :

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Telah Mengikuti Prajabatan.

Persyaratan Pengajuan Kartu Pegawai

1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah
2. Fotokopi Legalisir SK CPNS;
3. Fotokopi Legalisir PNS;
4. Pas Foto Hitam Putih ukuran 3 x 3 cm (4 lembar);

Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai

• Tahap I : Pemohon (PNS Kabupaten Malang) yang telah memenuhi persyaratan melalui instansi kerja mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah ;
• Tahap II : Badan Kepegawaian Daerah setelah menyeleksi persyaratan, akan mengajukan permohonan yang memenuhi syarat kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II;
• Tahap III : Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II setelah menyeleksi berkas persyaratan, akan memproses Kartu Pegawai dan mengembalikan berkas bila tidak memenuhi persyaratan;
• Tahap IV : Badan Kepegawaian Daerah akan menghubungi Instansi Kerja untuk mengambil Kartu Pegawai yang telah selesai atau memberitahukan bila ada kekurangan berkas.

 

Proses Kartu Istri/Suami

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan percaraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;
2. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

Yang Berhak Memiliki Kartu Istri atau Suami :

Istri atau suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil;

Persyaratan Pengajuan Kartu Suami atau Istri :

Masing-masing rangkap 3 (tiga) :

1. Fotokopi Surat Nikah / Akta Perkawinan (dilegalisir);
2. Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
3. Pas Foto Hitam Putih dari isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil ukuran 3 x 4 cm.

Prosedur Pengajuan Kartu Suami atau Istri :

• Tahap I : Pemohon (PNS Kabupaten Malang) yang telah memenuhi persyaratan melalui instansi kerja mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah ;
• Tahap II : Badan Kepegawaian Daerah setelah menyeleksi persyaratan, akan mengajukan permohonan yang memenuhi syarat kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II;
• Tahap III : Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II setelah menyeleksi berkas persyaratan, akan memproses Kartu Istri/Suami dan mengembalikan berkas bila tidak memenuhi persyaratan;
• Tahap IV : Badan Kepegawaian Daerah akan menghubungi Instansi Kerja untuk mengambil Kartu Istri /Suami yang telah selesai atau memberitahukan bila ada kekurangan berkas.

Berita Lainnya